PTBA Gelar Konsultasi Publik Studi AMDAL Terkait Pembangunan Kawasan Industri & Kawasan Ekonomi Khusus

0
14
Camat Tanjung Agung, Drs Saprioma MSI (tengah) didampingi Deputy GM UPTE PTBA,Moch Taufik saat memberikan sambutan di acara Konsultasi Publik dan Sosialisasi Rencana Penyusunan Dokumen AMDAL, yang di gelar di Balai Kecamatan Tanjung Agung,Kabupaten Muara Enim,Rabu (11/3/2020).

MUARA ENIM l SINARSUMSEL – PT Bukit Asam Tbk berencana akan membangun Kawasan Industri-Kawasan Ekonomi Khusus (KI-KEK) berbasis batubara┬ádi Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Untuk mewujudkan hal itu PTBA terlebih dahulu menggelar Konsultasi Publik dan Sosialisasi Rencana Penyusunan Dokumen AMDAL, yang di gelar di Balai Kecamatan Tanjung Agung,Kabupaten Muara Enim,Rabu (11/3/2020).

Hadir di acara tersebut, Camat Tanjung Agung,Drs Saprioma MSI, Deputy GM UPTE PTBA, Moch Taufik, Tim Konsultan Penyusun Studi AMDAL, Kapolsek Tanjung Agung,AKP Arif Mansyur SH,SIK,MM, Koramil 404-05, Kapten Inf Fiber Irwanda , Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim,Mona, Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Triana, serta Kepala Desa di lingkup Kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Tanjung Agung yang terdampak rencana pembangunan,Tokoh Masyarakat,PKK,LSM Lingkungan dan undangan lainnya.

Camat Tanjung Agung, Drs Saprioma mengatakan, beberapa waktu yang lalu pihaknya menerima surat pemberitahuan dari PTBA dan dalam isi surat tersebut mohon di fasilitasi tempat dan mengundang Kades,termasuk beberapa tokoh masyarakat,BPD,PKK untuk di ajak pertemuan dan pemaparan rencana Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus Bukit Asam.

“Dalam acara Komunikasi Publik untuk minta sumbang saran, dan nantinya akan diterangkan oleh pihak PTBA melalui Konsultan Publik mengenai Rencana Analisa Dampak Lingkungan Kawasan Ekonomi Khusus ini, tentang apa yang direncanakan,”ujarnya.

Lebih lanjut kata Saprioma, sebagaimana diketahui bersama, bahwa setiap adanya kegiatan/aktivitas apapun akan mempunyai dampak, baik dampak positif maupun negatif. Nah, untuk itulah digelarnya pertemuan hari ini setelah dilakukan pemaparan, apa yang akan dilakukan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ini? Bagaimana memanfaatkan dampak positif yang akan timbul dari kegiatan ini? Bagaimana meminimalisir, mengurangi,menghilangkan dampak negatif dari adanya kegiatan Ekonomi Khusus ini.

“Mungkin beberapa Kades menghadiri waktu ada Groung Breaking Pembangunan PLTU Mulut Tambang Sumsel 8 di desa Tanjung Lalang, termasuk ada 4 menteri yang hadir waktu itu, bahwa disana nanti direncanakan akan ada pabrik pupuk,Pabrik biji plastik,termasuk juga pabrik gas, disamping nanti ada dan berdirinya sumber energi PLTU. Jadi ini akan menjadi kawasan Industri yang bagus dan megah,dan disinilah salahsatu manfaatnya yang bisa kita raih. Kalau masyarakatnya hanya menunggu, tentu tidak akan maksimal. Jadi nanti masyarakat ada yang bisa buka warung dan lain-lainnya di seputaran dekat lokasi, dan ini akan menciptakan perputaran ekonomi, hingga masyarakat akan merasakan dampaknya,”ungkapnya.

“Mari kita dengarkan bersama pemaparan ini. Terima kasih kepada peserta pertemuan, mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar, mari kita laksanakan kegiatan ini, In Shaa Allah dengan niat baik kita semua,apapun dampak positif dari adanya rencana kegiatan ini dampak kita nikmati bersama,wabil khusus bagi masyarakat dan desa-desa yang berdekatan dengan Kawasan Ekonomi Khusus ini. Intinya, kami dari Pemerintah Kecamatan Tanjung Agung memfasilitasi tempat pertemuan antara PTBA,Konsultan ingin ketemu dengan masyarakat di lingkungan rencana Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus ini,”pungkasnya.

Deputy GM UPTE, Moch Taufik dalam sambutannya mewakili manajemen PT Bukit Asam Tbk mengucapkan terima kasihnya kepada pihak pemerintah kecamatan Tanjung Agung yang telah memfasilitasi pertemuan kegiatan sosialisasi ini dan mohon dukungannya.

“Seperti yang kita ketahui, bahwa program ini adalah program nasional. Beberapa kali bapak Presiden kita menyampaikan pidato-pidato kenegaraan, bahwa untuk salahsatu mengurangi impor gas dan impor bahan-bahan petro kimia,harus dilakukan dengan hilirisasi suatu barang. Sekali lagi terima kasih untuk semua pihak, baik dari Kementerian, kemudian dari pemerintah provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Pemerintah Kecamatan Tanjung Agung,Lawang Kidul dan seluruh masyarakat, Stakeholder semua,mohon dukungannya karena ini sudah menjadi program bersama, yang terpenting memberikan keberkahan,kemakmuran,dan kesejahteraan bagi kita semua. Mohon maaf bila tidak berkenan dan ada kekurangan,”tutupnya.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim, yang diwakili oleh Mona menjelaskan, dalam mengawal pembangunan tetap dalam prinsif berkelanjutan. “Artinya hari ini kita membangun, esok atau nanti anak cucu kita pasti akan bisa menikmati lingkungan yang baik. Untuk itu terima kasih undangan dari pihak pemrakarsa dalam hal ini PTBA. Jadi kita semua hadir sebagai undangan,”ucapnya.

Ditambahkan Mona, ada hal-hal yang pihak sampaikan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim yaitu, seluruh lokasi rencana kegiatan adalah berada di kabupaten Muara Enim, tapi karena kewenangan PT Petro Kimia Hulu, artinya ada pengolahan atau rencana kegiatan yang berhubungan dengan PT Petro Kimia Hulu, yaitu rencana pembangunan pabrik pupuk itu,sehingga kewenangan di tarik ke provinsi. Tapi itu kata Mona bukan berarti memperkecil kewenangan pihaknya, akan tetapi sebaliknya memperluas bahwa ini ada sesuatu hal/kepentingan yang lebih besar yang akan melindungi kita dibidang lingkungan hidup.

“Makanya yang hadir pada hari ini termasuk dari Dinas OPD yang kami sertakan diminta hadir. Mudah-mudahan menyampaikan tiga hal, yaitu Saran,Tanggapan dan Masukannya dalam acara ini. Apakah saran yang kita lakukan itu sesuai dari paparan tim konsultan itu. Apakah dampaknya,apakah kekwatiran yang bapak ibu terjadi atau apakah dampak positif yang dapat di tingkatkan nantinya apabila kegiatan ini berlangsung.
Semoga bapak ibu bisa menyampikan saran dan masukannya, perusahaan mendapat dukungan, dan kita semua mendapat keuntungan yaitu pembangunan dan keberlindungan dari Lingkungan Hidup, mudah-mudahan terwujud,”tukasnya.

Sedangkan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Drs H Edward Candra MH, melalui perwakilannya Triana menerangkan, pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan dilakukan berdasarkan 4 (empat) prinsip dasar yaitu, pemberian informasi yang transparan dan lengkap, Kesetaraan posisi di antara pihak-pihak yang terlibat, Penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana dan Koordinasi komunikasi dan kerjasama di kalangan pihak-pihak yang terkait.

Adapun tujuan dilibatkannya masyarakat atau mewakili dalam proses AMDAL dan izin lingkungan yaitu agar satu masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan, Masyarakat dapat menyampaikan saran pendapat dan atau tanggapan atas rencana usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan, serta masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan , serta masyarakat dapat menyampaikan saran masukan dan tanggapan.[]HAI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here