Warga Desa Pagar Jati Keluhkan BLT Tak Tepat Sasaran

0
61

 

PAGARALAM Sinar Sumsel – Warga Desa Pagar Jati Kecamatan Tanjung Sakti Pumi Kabupaten Lahat menilai Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang bertujuan untuk meringankan ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19 tidak tepat sasaran.

Beberapa warga saat di temui di desa Pagar Jati, Sabtu (13/6/2020) mengatakan, kami merasa BLT Dana Desa yang digelontorkan oleh PJS Kepala Desa tidak tepat sasaran karena kami dan beberapa warga lainya yang tergolong kurang mampu secara ekonomi tidak menerima bantuan sama sekali dari seluruh bantuan yang diprogramkan pemerintah, yang kami sesalkan kenapa ada warga yang secara ekonomi mampu dan rumah tempat tinggalnya sangat layak huni mendapatkan bantuan BLT Dana Desa sebesar 600rb sedangkan kami yang tinggal dirumah gubuk bahkan ada yang tinggal menumpang di bawah rumah orang tua tidak menerima bantuan baik itu PKH, Sembako atau BLT.” Jelasnya

Kami berharap pihak pemerintah supaya adil dan benar-benar teliti saat melakukan mensurvey warga, keadaan warga yang layak dan tidak layak harus transparan jangan ada keberpihakan.” Imbuhnya

PJS Kades Pagar Jati Amroh Apriadi alias Gentong saat dikonfirmasi via Whatshap mengatakan, Oke,, kalau untuk konfirmasi berita saya jelaskan…. Data di kumpulkan oleh perangkat desa dan BPD, kemudian diadakan musdessus yang di hadiri oleh Tripika, perangkat desa,BPD, lembaga pemangku adat, lembaga pemuka masyarakat, kemudian di verifikasi oleh tim relawan yang terdiri dari BPD, perangkat desa, Tripika, hasil dari verifikasi, daftar nama calon penerima manfaat BLT DD, kami tempelkan di beberapa titik di desa, untuk memberikan informasi kepada warga yang merasa namanya belum terdata untuk dapat menghubungi pihak pemerintah desa, setelah ada laporan warga yang belum terdaftar kami mengadakan musyawarah dengan BPD dan perangkat desa, untuk daftar tambahan, kemudian tanggal 19 Juni kami melaksanakan pembagian BLT DD, jadi seandainya ada warga yang belum dapat BLT DD sampai saat ini belum ada yang melapor ke kantor desa.”Katanya

Ditambahkan PJS Kades, untuk warga yang menupang dibawah rumah orang tuanya dan kerja nya serabutan itu akan dicek dulu oleh perangkat desa dan saya sudah perintahkan kepada BPD dan perangkat supaya jangan ada yang ketinggalan, di desa saya hasil data dari kadus per Februari 2020 jumlah Kepala Keluarga (kk) sebanyak 215 kk, penerima manfaat PKH 59 kk, penerima manfaat BNPT 32 kk, penerima manfaat BLT DD 94 kk dan BST 10 orang.”Ujarnya

Saat ditanya kenapa ada warga yang rumah nya sangat bagus dan mampu secara ekonomi menerima BLT DD sedangkan ada warga yang rumah nya gubuk dan tidak mampu tidak menerima BLT : PJS menjawab karena saat itu warga yang rumahnya bagus dan mampu itu ngamuk-ngamuk, atas dasar itu dan saran dari perangkat desa akhirnya orang itu diberi bantuan BLT DD.” Jelas PJS kades

Menanggapi hal itu anggota komisi IV DPRD Kabupaten Lahat Nopran Marjani mengatakan, pihak inspektorat harus mengaudit dan menemukan hal itu dilapangan, karena dana yang seperti itu harus dikembalikan kalau tidak dikembalikan sanksinya pidana, yang saya khawatirkan itu hanya akal-akal saja. karena mungkin orang yang bersangkutan itu merupakan pendukung atau ada keberpihakan dengan kepala desa maka ia diberi bantuan tapi jika tidak berpihak dengan kepala desa tidak diberi bantuan, hal itu tidak boleh terjadi.”Tegas Nopran Marjani

Ia menambahkan, Kami selaku anggota DPRD Kabupaten Lahat meminta kepada Inspektorat untuk mengaudit Dana Desa itu jangan sampai ada penyimpangan, dan kami sudah sampaikan pada saat reses kepada kepala desa dan PJS di beberapa kecamatan, jika melenceng dari aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk pencairan BLT DD tahap kedua bulan Juni ini harus menghadap terlebih dahulu ke Inspektorat. Kepala desa itu kan tahu persis kriteria layak dan tidak layak warga desanya menerima bantuan jangan sampai memberikan kebijakan yang dipaksakan, itu artinya pembiaran dan sudah menyalahi aturan karena tidak akan mungkin warga yang tidak layak menerima itu akan mengembalikan lagi uang yang sudah diterima nya, sehingga menimbulkan permasalahan bagi kepala desa itu sendiri, harapan kami kepala desa berkonsultasi kembali ke inspektorat jangan sampai menyalahi aturan yang ada, himbauan kami selaku DPRD agar Kades, BPD dan perangkat desa supaya bekerja lah sesuai dengan aturan yang ada, jangan merasa dak enak’an karena ada unsur penekanan, bekerjalah sesuai dengan kriteria yang ada.” Jelasnya / Rian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here