Rencana Pengadaan Mobnas Bupati dan Wabub Muara Enim Disoal ‘ Dewan Bilang Kecolongan

0
345

MUARA ENIM l SINARSUMSEL.COM – Adanya penolakan dari masyarakat Muara Enim yang mempersoalkan rencana pembelian dua unit mobil dinas (mobnas) Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim jenis Toyota Land Cruiser (LC), mendapat tanggapan serius dari beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muara Enim. Salah satunya datang dari Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Muara Enim, H Umam Pajri S.Sos yang terkejut dengan adanya pengadaan mobil dinas itu.

“Saya sebagai anggota dewan tentu sangat tidak setuju pembelian mobil dinas bupati seharga 4 miliar, terlebih pada saat kondisi rakyat sedang susah. Jadi alangkah baiknya dana Rp 4 miliar itu diberikan atau dialokasikan kepada para petani untuk pupuk tanaman dan lain sebagainya, karena sangat dibutuhkan. Sementara untuk mobil yang lama jenis Fajero dan Fortune yang ada sekarang masih sangat layak sekali untuk dipakai seorang bupati dan wakil bupati, sesuai dengan slogannya Merakyat atau Muara Enim Untuk Rakyat,”tegas Umam Fajri yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Muara Enim,saat di hubungi awak media ini, Senin (10/12/18) malam.

Bagaimana untuk dikatakan merakyat sambung Umam, kalau mobil dinasnya saja merk Land Cruiser, dan harganya itu mencapai Rp. 4 miliar. “Jadi kami harapkan dengan kondisi ekonomi saat ini, saudaraku Ahmad Yani untuk bisa menundanya, walaupun itu sudah di ketok palu dalam anggaran, jadi dalam hal ini dewan memang ‘kecolongan’ dalam pembahasan anggaranya. Karena pihak eksekutif kebiasaan memberikan Pengajuan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) atau buku anggaran APBD Perubahan 2018, itu diajukan pada detik-detik terakhir atau injury time,sehingga dewan tidak sempat lagi membaca (menela’ah, red) secara rinci dari persoalan anggaran yang ada,”jelas Umam, yang juga Caleg DPRD Provinsi dari Partai PKS ini.

“Karena kan dewan itu yang di jingok i nyo iyolah persoalan pembangunan yang ado di dapil atau daerah pemilihannyo, kalo yang itu idak kejingok an lagi, karena waktunyo nih lah mepet nian. Jadi itu usulan pengajuan masuk pada pertengahan bulan Agustus dan di bulan Agustus itu juga anggaran tersebut di sahkan saat Plt Bupati Muara Enim di isi atau dijabat oleh Teddy Meilwansyah S. STP,  MM, karena pada masa pak Teddy tentu ada konsultasinya terlebih dahulu dengan bupati terpilih, karena waktu itu kan sudah selesai pemilihan namun belum di lantik, nah semestinya harus memperhatikan terlebih dahululah, kalau sekarang kan sudah proses lelang, jadi agak terkejutlah dengan Rp 4 miliar harga mobil tersebut,”ungkap Umam, dengan dialek campur bahasa daerah setempat.

Saat disinggung, meski sudah ketok palu di dewan apakah bisa di tunda untuk pemakaian ataupun penggunaan mobil dinas tersebut? Ya tentu bisa, itu semua kembali lagi tergantung pribadi bupatinya, misalnya di hati kecilnya ia menolak dan tidak mau atau tidak jadi menggunakannya di kerenakan pertimbangan berbagai hal, tentu bisa saja. Itu semuanya bisa diselidiki, tapi dengan kemauan beliau sebagai bupati,”tutupnya.

Terpisah, anggota Badan Anggaran DPRD Muara Enim, H Faizal Anwar SE,  ketika di konfirmasi mengaku tidak tahu pasti soal pengadaan mobil dinas ini, karena kata dia disaat pembahasan APBD Perubahan, ia kebetulan sedang menunaikan ibadah haji ke tanah suci.

“Justru saya tahu setelah menjadi pemberitaan di media masa. Di situasi seperti ini siapa pun yang memimpin, yang namanya baru, harus menunjukan kinerjanya terlebih dahulu,”ujarnya singkat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Muara Enim, Nino Andrian SE, saat dikonfirmasi mengaku sedang berada di Rumah Sakit.

“Sebentar ya, aku lagi di Rumah Sakit. Mertua yang lagi sakit,”jawabnya melalui pesan WhatsApp, Senin (10/12/18) siang, sembari mengshare foto dirinya sedang berada disalahsatu ruangan rawat inap Rumah Sakit.

Sebelumnya salah seorang masyarakat Muara Enim bernama Hendra Juansyah, menumpahkan uneg-unegnya di media sosial Facebook miliknya, terkait adanya pemberitaan disalah satu media cetak terbitan Palembang. Dalam status di dinding Facebooknya ia menuliskan rasa kecewanya terkait adanya kebenaran berita tersebut. “Di tengah kondisi ekonomi masyarakat Muara Enim yang sulit karena harga karet dan kelapa sawit murah. Bukannya mencari solusi atau minimal bersimpati dengan peka pada perasaan rakyat. Bupati kita konon katanya sejak dilantik sampai hari ini masih sibuk jalan-jalan. Dan sekarang minta mobil dinas baru. Tidak tanggung-tanggung mintanya Land Cruiser seharga 4 Milyar. Padahal Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya cuma Fortuner dan Pajero. Kami cuma mengingatkan, dimana makna slogan Muara Enim untuk Rakyat itu? Untuk rakyat yang mana? Atau pejabat yang impor itu? tulisnya di dinding FB nya.Begitupun saat dikonfirmasi langsung Hendra Juansyah melalui pesan WhatsApp membenarkan bahwa ia sebagai masyarakat Muara Enim kecewa. Karena jelasnya ini melanggar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia No 37/PMK.02/2018, tentang satuan biaya kendaraan dinas/ mobil dinas untuk pejabat. (HAI)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here